Wednesday, March 21, 2018

KREDIT PENDIDIKAN, HARAPAN BARU DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA?

Wacana jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ala Presiden Joko Widodo adalah memberikan bantuan finansial berstatus utang kepada generasi muda yang kurang mampu, tapi ingin kuliah. Ia ingin semuanya bisa mengakses pendidikan tinggi melalui program yang ia sebut “kredit pendidikan” itu.

"Dalam pertemuan dengan perbankan nasional, saya juga sudah menantang perbankan kita untuk mengeluarkan produk kredit pendidikan," kata Jokowi dalam sambutannya saat rapat terbatas mengenai Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3/2018), sebagaimana dikutip Antara.

Jokowi berharap rumusan kebijakan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dapat rampung pada akhir Maret 2018. “Sehingga betul-betul ada sebuah perubahan besar dari infrastruktur, investasi di bidang infrastruktur, kemudian masuk ke pekerjaan besar yang berikutnya yaitu investasi di bidang sumber daya manusia,” jelasnya.. 

Amerika Serikat dengan program student loan-nya menjadi rujukan Jokowi. Perbankan di AS mengeluarkan jumlah kredit pendidikan lebih besar dari total pinjaman bagi kartu kredit. Ini fakta. Namun banyak analis di AS pesimistis. Mereka menilai program tersebut bak gelembung yang jika pecah justru akan berdampak buruk bagi ekonomi negara. 

Student loan versi AS berbentuk pinjaman yang membuat mahasiswa bisa menikmati pendidikan tinggi dengan (hampir) gratis. Sebelum aktif berkuliah, mahasiswa yang bersangkutan menandatangani kontrak dengan bank, menyatakan bersedia untuk melunasi pinjaman usai lulus. 

Jadi, ia tidak berkuliah benar-benar gratis, tetapi segala biayanya harus dibayar (bisa langsung lunas atau menyicil) setelah ia menamatkan pendidikan dan bekerja. Dengan demikian student loan berbeda dengan beasiswa atau hibah di mana pelajar atau mahasiswa yang bersangkutan tidak punya kewajiban mengganti biaya pendidikan.

Sesuai perkataan Jokowi, student loan pada awalnya ditujukan agar pendidikan tinggi menjangkau semua kalangan, terutama kalangan ekonomi bawah. Meski demikian, dalam perkembangannya program ini menghasilkan sejumlah risiko ekonomis sebab nilai total utang yang menumpuk tiap tahunnya membludak.

Menurut catatan Student Loan Hero yang selalu diperbarui, per Januari 2018, total utang kredit pendidikan sekitar 44 juta mahasiswa AS mencapai $1,48 triliun. Nilainya lebih banyak $620 juta dari total pinjaman kartu kredit. Washington Post menyebut angkanya jadi dua kali lipat sejak resesi melanda Paman Sam satu dekade silam. 

Indonesia sebenarnya pernah menerapkan konsep kredit pendidikan serupa student loan ala AS. Salah satu peminjamnya adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir. Dalam keterangannya kepada Antara usai rapat bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3/2018), peminjaman terjadi saat ia kuliah tahun 1985.

Saat itu ia mendapatkan kredit pendidikan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Namanya Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), dan Nasir termasuk yang mampu melunasinya setelah bekerja selama dua tahun. Namun dalam pengalamannya dulu banyak mahasiswa yang tak bisa melakukan pelunasan serupa.

“Apa yang terjadi pada kasus periode saya itu rata-rata pada tidak membayar semua. Nanti ijazahnya ditahan, tapi ternyata mereka tidak butuh ijazahnya, tapi hanya butuh fotokopi ijazah yang dilegalisir,” jelasnya.

Nasir membayangkan nanti kredit pendidikan yang digulirkan Jokowi akan membantu mempercepat proses kelulusan mahasiswa yang kadang tidak punya uang untuk praktikum atau riset. Sedangkan pihak bank yang dihubungi Tirto belum bisa berkomentar lebih lanjut. Direktur Transaksi Perbankan BCA, Santoso, misalnya, menyatakan pihaknya masih akan mempelajarinya. 

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Media Blogger

0 comments:

Post a Comment